Kawin Siri Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Administrasi Kependudukan Farihi Salam: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-i

Mustofa, S. Hukum Pencegahan Pernikahan Dini. GUEPEDIA. Effendi, Erdianto. “Pemberantasan Perdagangan Orang Dengan Sarana Hukum Pidana”, dalam Jurnal Cita Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta bekerjasama dengan Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi Nasional (POSKO-LEGNAS) UIN Jakarta, Vol. I No. 1, Juni.

Edisi ninety one Januari-April 2015. “Dualisme Hukum Nikah Siri di Indonesia dalam Perspektif Fiqih Indonesia (Refleksi 42 Tahun Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)”. Jurnal Studi Keislaman.

2 No. 1, (2014), 51. Lubis, A. Q., & Tanjung, D. Legalitas Pencatatan Perkawinan Melalui Penetapan Isbat Nikah. JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan), 7(2).

Siri Marriage Services

Supriyadi, “Rekonstruksi Hukum Kewarisan Anak Dari Perkawinan Siri Di Pengadilan Agama”, Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan, Vol. 16 No.1 (2016). Rafiqi, “Tinjauan Hukum Perkawinan Siri (Tidak Dicatatkan Terhadap Kedudukan Istri Dalam Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan)”, Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, Volume 2 No.2, Desember 2015. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 109 tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan. Rohaen, R.

Hasil dari penelitian ini adalah pemahaman konsekuensi hukum yang ditimbulkan dari nikah siri ditunjukkan dengan adanya kasus yang terjadi pada nikah siri ini. Cholidatul Rizky Amalia, A. V. (2022). Legality issuance of family card in siri marriage (legalitas penerbitan kartu keluarga dalam perkawinan siri. JCH (Jurnal Cendekia Hukum) Volume 7 Nomor 2. Sugiyono, D. Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D. SYAMSURI, N.

Hafas, I. Pernikahan Sirri Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif. Tahkim, 4(1), 41-58. Yamin, Irfanul. “Analisis Hukum Islam terhadap Jasa Nikah Siri di Situs Jasanikahresmi.com.” Universitas Sunan Ampel Surabaya, 2021.

Hal-hal yang memerlukan perhatian besar adalah pelanggaran terhadap hak-hak perempuan dan anak-anak, khususnya yang berkaitan dengan mata pencaharian, pendidikan, dan perlindungan hukum. Kesimpulan utama dari penelitian ini berkaitan dengan pentingnya pengakuan perkawinan tidak dicatatkan yang direstui negara dan penerapan langkah-langkah yang adil untuk melindungi hak-hak individu. Tulisan ini bertujuan untuk memaparkan pandangan hakim PA Serang tentang Itsbat Nikah karena nikah sirri, termasuk pelaksanaan dan bentuk itsbat nikah yang diitsbatkan  karena nikah siri di pengadilan tersebut. Dalam penulisan ini penulis melakukan penelitian dengan tujuan agar diketahui persepsi hukum terhadap nikah siri dari sudut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia. Pendekatan dalam penulisan karya ilmiah ini dilakukan dengan menggunakan statute method. Kompilasi Hukum Islam menyebutkan nikah siri adalah nikah yang tidak sah, disini akan lebih jelas lagi bagaimana aturan hukum yang ada bisa menjadi tidak sama dengan pemahaman yang ada di masyarakat.

3, No. 1 Maret 2022. Abdul Rozak dan Diky Faqih Maulana, “Akad Nikah Penyandang Disbilitas Fisik Di Yogyakarta Persfektif Hukum Islam”, Al adalah Jurnal Syariah dan Hukum Islam, Vol. 5 No.2 November 2020.

Salsa Devi Sisti Alifianti, A. N. Degradasi Otoritas KUA Sebagai Lembaga Pencatatan Perkawinan Pasca Berlakunya SPTJM Dalam Permendagri No. 9 Tahun 2016. MA’MAL | Volume 04 Nomor 01 , 60. Faizal, L. Akibat Hukum Pencatatan Perkawinan.

15 Nomor 1 Juni 2015. Enik Isnaini. “Perkawinan Siri dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Positif dan Hak Asasi Manusia”. Jurnal Independent. 2 No. 1.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *